Home Bisnis dan Ekonomi Sri Mulyani Tanggapi Desakan Ketua MPR Agar Presiden Pecat Dirinya

Sri Mulyani Tanggapi Desakan Ketua MPR Agar Presiden Pecat Dirinya

by Redaksi
0 comment 4 menit read
Sri mulyani

Jakarta, NusaJawa.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya tidak menghargai MPR. Tudinan itu dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sebelumnya Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad malah meminta Presiden agar mencopot Sri Mulyani.

Melalui akun resminya di media sosial, Sri Mulyani menyertakan tangkapan layar pemberitaan media massa mengenai pernyataan Ketua MPR yang akrab disebut Bamsoet itu.

Menurut Bamsoet, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinasi Badan Penganggaran merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.

Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, kepada insan media Rabu (01/12).

Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara

Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.

Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

“Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (01/12).

Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.

Sebab, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.

Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Menkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. (NJ/red)

You may also like

Leave a Comment