Surabaya, Nusajawa.id – Sebanyak 300 perwakilan desa dan perwakilan kepala daerah se Jawa Timur hadir langsung dan lainnya hadir virtual dalam Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/09).
Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn) Drs Firli Bahuri tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.
Terlebih di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Desa percontohan yang dimaksud adalah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
Desa ini menjadi satu dari 10 desa percontohan se Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah memberikan penekanan khusus pada Kepala Desa yang mengikuti program ini agar menyerap pembelajaran dalam bimtek ini agar memberikan managemen penguatan dalam pengelolaan desa. Sehingga bebas korupsi dan semakin memberi percepatan bagi kemajuan masyarakat desa di Jatim.
“Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengingatkan bahwa pembangunan desa amat penting dalam pembangunan daerah. Bahkan sebagaimana telah dipesankan para pemimpin bangsa yakni Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur dan Presiden RI saat ini Joko Widodo, semua memesankan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan terus membangun desa.
“Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa,” pesan Khofifah.
Apalagi, mantan Menteri Sosial RI tersebut menjelaskan, kekuatan dana desa di Jawa Timur begitu besar. Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari tahun 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp 50,319 triliun.
“Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa,” ujar Khofifah.
Apalagi, lanjut Khofifah, Jawa Timur memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional yakni berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88%.
“Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, Dana Desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyatakat. Salah satu yang berhasil seperti dilakukan Desa Sekapuk Gresik dengan mengembangkan Wisata Alam SETIGI (SELO TIRTO GIRI).
Masing-masing Rukun Tetangga (RT) di desa tersebut memiliki warung di kawasan wisata tersebut. Sehingga dapat memiliki income yang bisa memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.
“Ini salah satu BUMDes sukses. Ada banyak desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes di Jatim sukses karena setiap tahun yang masuk dalam kategori terbaik sebagian besar dari Jatim,” jelas Khofifah.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan contoh kesuksesan BUMDes di Jatim lainnya yakni di kawasan Pujon Kidul yang memiliki produktifitas sangat tinggi hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.600 tenaga kerja.
“Tamu-tamu yang dapat tidak hanya untuk liburan, namun juga dijadikan jujugan tamu untuk proses pembelajaran disana,” imbuhnya.
