Home Pendidikan Menteri PPPA Jelaskan 10 Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Jelaskan 10 Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

by Redaksi
0 comment
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga

Jakarta, Nusajawa.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan, pada tahun ini pihaknya akan fokus mengimplementasikan model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Untuk mewujudkannya, Kementerian PPPA pun bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak kita bekerja sama dengan Kementerian Desa, untuk kelurahan dengan Kemendagri. Saya sangat bersyukur support teman-teman kementerian/lembaga luar biasa,” ujar Bintang pada acara Podkabs yang diunggah di kanal YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet (Setkab), Jumat (22/04).

Untuk diketahui, DRPPA adalah desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan  secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Berdasarkankan informasi Kementerian PPPA, inisiasi DRPPA dimulai pada 2021 di 10 desa percontohan dengan pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN. Jauh meningkat dibandingkan 2021, pada 2022 Kementerian PPPA mengembangkan DRPPA di 132 desa sambil meneruskan 10 desa 2021 sehingga totalnya menjadi 142 desa. Dengan semakin meningkatkannya dukungan dan kesadaran para kepala daerah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jumlah ini kembali bertambah menjadi 156 desa dan 70 kelurahan.

Adapun 10 indikator DRPPA/KRPPA adalah:

  1. Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan.
  2. Penyusunan data terpilah.
  3. Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak.
  4. Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
  5. Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa.
  6. Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses  membangun kesadaran kritis perempuan.
  7. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak.
  8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
  9. Tidak ada pekerja anak.
  10. Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).

Pengembangan model ini, menurut Bintang, juga untuk menjawab lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA, dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan. Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Di salah satu desa dengan kepala desa perempuan, melalui peraturan desa (perdes), yang diikuti dengan penganggaran yang ada, kemudian diikuti dengan sanksi sosial, beberapa desa sudah mampu menihilkan dari perkawinan anak,” ujar Bintang mencontohkan implementasi DRPPA.

Menteri Bintang berharap semua daerah di Tanah Air dapat mereplikasi model DRPPA ini. (NJ/red)

You may also like

Leave a Comment