Home Bisnis dan Ekonomi Menaker Jelaskan Kriteria Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Menaker Jelaskan Kriteria Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

by Redaksi
0 comment

Jakarta, Nusajawa.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor di Domestik di Malaysia, akan menjadi benchmark (tolok ukur) untuk negara tujuan lainnya.

“Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan kerja sama bilateral dengan Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Australia, Kuwait, dan lainnya,” ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (05/04).

Menurut Ida Fauziyah, ada sejumlah kriteria dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang harus dipenuhi oleh Malaysia dalam MoU tersebut.

Pertama, memastikan penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan PMI ke Malaysia, serta memastikan mekanisme lain tidak diperbolehkan.

Kedua, memberikan PMI tentang informasi dan publikasi apa pun yang diperlukan mengenai hukum, aturan, regulasi, kebijakan, dan arahan Malaysia, serta tradisi dan adat istiadat Malaysia, dalam bahasa Indonesia jika memungkinkan.

Ketiga, memastikan majikan mematuhi semua hukum, aturan, regulasi, kebijakan, dan arahan Malaysia.

Keempat, memastikan persetujuan untuk menggunakan jasa PMI hanya akan diberikan kepada calon pemberi kerja yang memenuhi semua kualifikasi yang disepakati oleh para pihak.

Kelima, memantau, menyimpan, dan membagikan catatan pemberi kerja, PMI, agensi Malaysia, dan agensi Indonesia yang masuk daftar hitam untuk saling dipertukarkan untuk mencegah mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan MoU ini.

“Akan ada lebih banyak lagi MoU dengan negara lain terkait perlindungan PMI. Berdasarkan pasal 31 UU 18 Tahun 2017, PMI hanya dapat ditempatkan di negara tujuan yang memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, dan/atau memiliki sistem jaminan sosial,” katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, MoU ini memberikan perlindungan lebih baik dan lebih komprehensif kepada PMI yang bekerja di Malaysia di sektor domestik melalui regulasi seperti upah yang lebih baik, hari istirahat, jaminan sosial, dan penegakan hukum.

“MoU ini khusus dibuat untuk perlindungan PMI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia dan tak ada hubungan antara MoU ini dengan tenaga kerja Malaysia yang bekerja di Indonesia,” ujarnya. (NJ/red)

 

You may also like

Leave a Comment