Home News Khofifah: Program “Jatim Bejo” Tingkatkan Akuntabilitas Serta Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa

Khofifah: Program “Jatim Bejo” Tingkatkan Akuntabilitas Serta Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa

by Redaksi
0 comment 4 menit read

Surabaya, NusaJawa.id -Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan moment Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sebagai ajang mempromosikan penggunaan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) yang dikembangkan lewat cara virtual account.

Jatim Bejo sendiri adalah upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan Program Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.

Bahkan platform B2B e-commerce kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengembangkannya, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Jatim dan Mbizmarket selaku pemilik e-marketpalce yang bekerjasama dengan Jawa Timur sedang mengembangkan fitur baru untuk pembayaran dengan cara virtual account.

“Harapannya, pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel. Sejalan dengan itu juga tepat pada tanggal 22 November 2021 telah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelengara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dimana salah satunya terkait batasan transaksi meningkat yang awalnya hanya Rp. 50 Juta sekarang telah menjadi Rp. 200 Juta, sesuai Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Toko Daring,” katanya Khofifah dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Nusajawa.id Selasa (14/12).

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jatim per 30 November 2021, Khofifah memaparkan, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo mencapai Rp35,8 Milyar yang berasal dari 13.701 pesanan.

“Transaksi tersebut menorehkan hasil yang baik karena tertinggi se-Indonesia melalui belanja toko daring. Hingga saat ini juga sudah terdapat 1.659 penyedia dan 29.477 produk yang sudah tayang pada Program Jatim Bejo,” jelasnya

Tak hanya itu, jelas Khofifah, hingga saat ini sudah terdapat 24 pemkab/pemkot yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo melalui surat dari Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu Pemerintah Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto, kemudian untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan.

Oleh karena itu, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim itu berharap melalui penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.

“Jatim Bejo menjadi Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi di antara kita utamanya dalam pengadaan barang/jasa baik pemprov, pemkab/pemko se-Jatim. Melalui Program Jatim Bejo, Kami optimis nanti pada tahun 2022 semakin besar total transaksi serta semakin banyak pemkab/pemko di Jatim yang akan bergabung dan menggunakannya karena sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-katalog dan e-marketplace,” katanya.

“Insya Allah sesuai tagline tahun 2022, Optimis Jatim Bangkit. Jatim Bejo turut menunjang optimisme Jatim Bangkit. Transaksi semakin besar, semakin banyak pemkab/pemko yang bergabung pada Jatim Bejo,” harapnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga berharap Jatim Bejo mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Hal tersebut sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

“Dalam arti yang lebih luas platform ini harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

“Insya Allah dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” imbuhnya. (NJ/red)

You may also like

Leave a Comment