Home Bisnis dan Ekonomi Kemenag Siapkan 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK

Kemenag Siapkan 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK

by Redaksi
0 comment

Nusajawa.id – Melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Program yang diluncurkan pada 2021 ini merupakan program kolaborasi antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25 ribu UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, seperti dilansir laman Kemenag, Senin (21/03).

Aqil menyebut, kuota sebanyak 25 ribu ini hanya digunakan untuk UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau halal self declare. Untuk itu, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah khawatir, karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Pada 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai Rp 16,5 miliar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” urainya.

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya, pada 2022 ini, terdapat 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi.

“BPJPH serius berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahmi dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuannya untuk mendapat dukungan konkret dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” ujarnya. (NJ/red)

You may also like

Leave a Comment