Home Politik dan Pemerintahan Jokowi Dorong Penetapan UU Perampasan Aset Tindak Pidana

Jokowi Dorong Penetapan UU Perampasan Aset Tindak Pidana

by Redaksi
0 comment 3 menit read

Jakarta, NusaJawa.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemulihan aset dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperlukan untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Karena itu, ia mengapresiasi capaian pemulihan aset dan peningkatan PNBP yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Terkait pemulihan aset, Jokowi menegaskan akan terus mendorong agar Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana bisa segera ditetapkan. Regulasi tersebut diperlukan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung secara maksimal menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan terpidana mendapatkan sanksi yang tegas. Dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” katanya saat memberikan sambutan pada Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12).

Indonesia, ungkap Jokowi, juga telah memiliki sejumlah kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset tindak pidana, misalnya dengan Konfederasi Swiss dan Rusia. Kedua negara tersebut siap untuk membantu penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri.

Oleh karena itu, ia pun meminta buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Aset yang disembunyikan para mafia, baik mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili,” tegasnya. (NJ/red)

You may also like

Leave a Comment