Home News Beredar Informasi Muktamar NU Dipantau KPK dan BIN, Ini Faktanya

Beredar Informasi Muktamar NU Dipantau KPK dan BIN, Ini Faktanya

by Redaksi
0 comment 3 menit read

Jakarta, NusaJawa.id – Plt juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan pihaknya telah berulang mendapat laporan informasi hoaks dan mengatasnamakan petugas dari KPK, termasuk beredarnya informasi bahwa KPK memantau Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Sebelumnya, Rais Syuriyah PCINU Tiongkok 2017-2021 KH DR Imron Rosyadi Hamid juga memastikan isu keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Muktamar NU ke-34 sudah ditanyakan langsung ke salah satu Deputi BIN dan jawabannya adalah tidak ada keterlibatan Lembaga BIN untuk mengintervensi Muktamar NU Lampung.

Menurut Plt juru bicara KPK Ali Fikri, masyarakat harus melaporkan bila ada orang yang mengaku dari KPK, lalu melakukan pemerasan atau tindak pidana lainnya.

Selain itu, KPK juga mempersilakan masyarakat untuk melapor bila mengetahui adanya sebuah tindak pidana korupsi. Namun, laporan perlu didukung informasi yang menunjang. “Karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,” katanya.

Beberapa data dan informasi yang dibutuhkan, contohnya bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi.

“Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media terkait pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu. Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK,” katanya.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 0855 8575 575, Whatsapp 0811 959 575, Website KWS http://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta.

“KPK berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat,” katanya.

KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” katanya.

KPK menjamin kerahasiaan pelapor dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik, sepanjang pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain melalui Website KWS http://kws.kpk.go.id. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, bahkan KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

Publik juga dapat mengakses statistik Pengaduan Masyarakat yang diterima dan ditelaah oleh KPK melalui halaman https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat  (NJ/red)

 

You may also like

Leave a Comment