Home Politik dan Pemerintahan Badan Legislasi DPR Sepakati Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Menolak

Badan Legislasi DPR Sepakati Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Menolak

by Redaksi
0 comment 4 menit read

Jakarta, NusaJawa.id – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui draf Rancangan Undang-undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang rampung disusun oleh Panitia Kerja di parlemen.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, menyatakan persetujuan itu didapat setelah Rancangan Undang-undang tersebut melalui berbagai tahapan.

Dilansir dari Kanal YouTube Baleg DPR RI Kamis (09/12) Willy Aditya menjelaskan bahwa Panitia Kerja Badan Legislasi mendengar berbagai pandangan dari tim ahli ihwal pokok pikiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Draf tersebut merupakan pondasi awal sebelum Panitia Kerja bekerja merumuskan peraturan perlindungan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

“Kami juga melakukan kunjungan diplomasi ke Ekuador dan Brasil untuk melihat peraturan terkait kekerasan seksual di negara tujuan,” kata Willy dalam keterangannya

Parlemen kemudian menggodok pasal demi pasal, hingga perumusan judul undang-undang. Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diganti menjadi RUU TPKS. Pertimbangannya, agar undang-undang tersebut menjadi pidana khusus sehingga lebih efektif dalam melindungi korban dan menjerat pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.

Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPR akhirnya menyepakati draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Selanjutnya, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usulan DPR.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR menyatakan setuju agar RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna. Alasannya, Indonesia membutuhkan payung hukum untuk menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

“Semangat reformasi hukum melalui undang-undang ini telah dibawa oleh PDI Perjuangan yang terus mengawal proses pembentukan RUU tentang TPKS agar menjadi produk hukum yang berkeadilan sosial bagi para korban,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) Selly Andriany Gantina dalam rapat Panja RUU TPKS.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Fraksi Partai Golkar juga menyatakan setuju, tetapi diharapkan agar poin-poinnya disempurnakan agar tak menjadi polemik

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan fraksinya meminta Baleg menunda pengambilan keputusan RUU TPKS untuk menjadi usul inisiatif DPR. Dia mengatakan, RUU TPKS perlu menampung lebih banyak aspirasi masyarakat sebelum diambil keputusan.

“Kami apresiasi pimpinan Panja RUU TPKS sudah menampung aspirasi masyarakat namun idealnya perlu dicatat dan didalami lebih lanjut,” kata Ferdiansyah saat membacakan pandangan F-Golkar dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak draf RUU TPKS. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf berpendapat RUU TPKS dapat melegalkan perzinaan karena mengandung perizinan seksual.

“Kami menyimpulkan bahwa RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan, yaitu perluasan Pasal 28 KUHP, dan larangan LGBT yaitu perluasan Pasal 29 (2) KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma seksual consent, yakni sejauh tidak ada kekerasan maka hubungan seksual dibolehkan,” katanya.

Willy Aditya selaku Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kembali menegaskan, masih ada satu tahap lagi untuk mengesahkan RUU TPKS, yakni pembahasan bersama pemerintah.

Ia meyakini, pembahasan dengan pemerintah akan berjalan lancar, hanya menyempurnakan draf RUU TPKS yang sudah disetujui oleh Badan Legislasi DPR.

“Kita punya masih satu etape lagi pembahasan bersama pemerintah, tapi dengan komunikasi yang intensif dengan Gugus Tugas, saya pikir tidak banyak perubahan ya, tinggal bagaimana penyempurnaan kiri dan kanan, tapi secara substansi semua sama,” lanjut Willy

Selanjutnya, draf RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

“Kita masih ada satu paripurna penutupan dan Insya Allah kita masukkan di paripurna penutupan untuk dijadikan hak inisiatif dari DPR,” pungkasnya. (NJ/zak)

You may also like

Leave a Comment