Surabaya, Nusajawa.id – Massa Aliansi BEM se Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (14/04).
Aliansi BEM yang beranggotakan beberapa universitas se Surabaya dari negeri dan swasta berbaur memadati gedung DPRD Jatim yang berada di Jalan Indrapura.
Massa mulai memadati depan Gedung DPRD Jatim mulai pukul 15.00 WIB, hingga pukul 16.00 demonstrasi berjalan damai lancar. Aksi terus melakukan orasi bergantian demi menyampaikan aspirasi, di atas mobil komando.
Menurut pantauan kami, aksi ini menutut tujuh poin yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Isi Tuntutan Aliansi BEM Se Surabaya
- Menuntut Pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia
- Menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia
- Menuntut Pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM pertalite dan solar yang mengalami kelangkaan
- Menuntut pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja
- Menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan ibukota negara sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi
- Mengutuk segala tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur
- Wujudkan reforma agraria
Mahasiswa meminta agar DPRD Jatim keluar dari gedung, dan menemui para demonstran agar tuntutan mereka dapat tersampaikan.
Ketua DPRD Jatim kusnadi keluar dari gedung menghampiri mahasiswa, bahkan hingga ikut naik ke atas mobil komando. Bersama dengan Kapolrestabes Akmal Yusep Gunawan, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak ikut menaiki mobil komando.
Namun massa meminta ketiganya untuk turun dari mobil komando sebab volume pengeras suara bermasalah.
Lantas ketiganya kembali menaiki mobil komando satu lagi dan menjawab tuntutan mahasiswa, serta menandatangani tujuh poin tuntutan dari demonstran.
“Kami meminta DPRD Jatim mengirim tuntutan kami ke pemerintah pusat,” teriak salah satu orator.
PRD Jawa Timur juga berjanji bahwa akan segera menyampaikan surat aspirasi tersebut kepada DPR RI dan Presiden pada hari ini, Kamis (14/04) malam.
“Kami anggota DPRD memastikan, bahwa tidak dalam tujuh hari, tiga hari, namun malam ini. Kami akan sampaikan kepada DPR RI dan Presiden,” ujar Wakil DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dalam orasi di tengah demonstran, Kamis (14/04).
Setelah prosesi penandatanganan tersebut selesai, massa aksi membubarkan diri pada pukul 16.30 WIB. (NJ/SS)
